Mahalnya pendidikan yang berkualitas membuat sebagian besar orang yang kurang beruntung dalam perekonomiannya tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan seperti yang diharapk a n. Sebagian penduduk yang kurang mampu / beruntung rata – rata hanya menyelesaikan pendidikannnya sampai taraf pendidikan dasar 9 tahun atau lulus SMP, dimana pada tingkat pendidikan ini belum disiapkan untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha. Fenomena ini banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar hanya mengandalkan mata pencahariannya sebagai buruh tani atau tenaga kasar serabutan.

Rendahnya informasi masyarakat di Kabupaten Pati terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS ) merupakan hal yang ironi di tengah tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pekerjaan melalui LPKS begitu lulus dari SMA/SMA atau sederajat lainnya. Hal ini disinyalir sebagai salah satu faktor dominan penyebab masyarakat masih memilih LPKS yang tidak kompeten. Akibatnya setelah lulus, masyarakat yang menjadi siswa tersebut belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menjadi wirausaha maupun tenaga kerja professional di perusahaan yang di tuju.

Mempertimbangkan hal diatas kiranya sangat dibutuhkan adanya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat membantu memecahkan permasalahannya ini terlebih dari pihak pemerintah yang berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan merata untuk seluruh warga Negara Indonesia. Karena hanya pendidikan dan pelatihan yang berkualitas secara tidak langsung akan sangat membantu masyarakat dalam upaya keluar dari permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu diperlukan upaya – upaya memberikan bekal keterampilan bagi masyarakat terutama mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi.

Pengertian LPK Berdasarkan Permenaker No. 17 Tahun 2016 :

Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA ( LPKS ) SESUAI DENGAN PERMENAKER RI NO. 17 TAHUN 2016 :

•  Fotocopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/ atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang

•  Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam AKTA pendirian yang dilengkapi dengan identitas diri ( KTP ) dan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 ( tiga ) lembar berlatar belakang merah

•  Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) atas nama lembaga

•  Fotocopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) tahun

•  Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang

•  Profil LPK yang ditanda tangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang – kurangnya memuat :

•  Struktur organisasi dan uraian tugas

•  Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan

•  Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 ( tiga ) tahun

•  Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan ( Silabus dan Kurikulum )

•  Kapasitas pelatihan pertahun

•  Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan